Jadi siapakah mereka......?
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada sebuah sistem kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan mayoritas masyarakat sebuah negara. Contoh yang gamblang adalah Indonesia tidak pernah lepas dari kepemimpinan orang jawa sebagai sebuah mayoritas masyarakat yang mampu mendominasi pemilihan presiden di negara itu. Beberapa hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain yang memiliki kesamaan sistem kekuasaan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, bahkan kita tak akan terkejut jika sebagian besar negara penganut paham itu adalah negara yang berasal dari dunia ke tiga.
Di beberapa negara asean yang menerapkan sistem ini secara mutlak adalah Indonesia, Filiphina, Timor, Kamboja, sedangkan lainnya adalah monarki, militer, komunis, dan semi-monarki seperti Malaysia dan Thailand. Tapi beberapa hal yang mesti kita cermati secara mendalam adalah Malaysia dan Thailand yang walaupun keduanya masih memiliki sistem monarki tapi sebenarnya mereka merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
Kita bisa melihat perbedaan kedua negara itu saat membandingkannya dengan Brunei, dimana kekuasaan raja adalah sebuah hal mutlak, dan yang harus diperhatikan pula dari Brunei adalah stabilitas pemerintahan mereka lebih stabil jauh di atas negara-negara tetangganya. Brunei hanya mengenal satu kepemimpinan yang ada pada diri raja tanpa di batasi oleh faksi-faksi di luarnya. Hal itu berbanding terbalik dengan negara- negara lainnya yang secara politik lebih dinamis karena kekuasan tertinggi ada pada masing-masing faksi pembentuk pemerintahan.
Montesqiulah yang bertanggung jawab atas pembagian kekuasaan melalui trias politica yang membagi kekuasaan pada beberapa faksi. Dan pada faktanya pula pembagian kekuasaan itu dilakukan melalui pemilu yang umum diterapkan sebagai jantung dari sistem demokrasi. Jika setiap individu manusia diberikan hak suara untuk memilih pemimpin, maka dalam jiwa mereka tentunya akan memilih dewa sebagai pimpinannya, tapi dalam perut mereka justru akan memilih iblis sebagai pimpinannya. Dan jika pula setiap individu diberikan hak untuk memilih pemimpin suatu negara atau para pemegang kuasa sebagai contoh wakil-wakil rakyat tentu hampir dari sebagian besar mereka akan ditipu. Karena mereka sama sekali bukan negarawan yang akan membela negaranya apalagi rakyatnya.
Tetapi mereka adalah orang-orang yang hanya akan membela dirinya, keluarganya, partainya, agamanya, dan orang-orang yang mendukung mereka, dan sebaliknya penentang mereka adalah musuhnya baik itu temannya, partainya, agamanya, bahkan negaranya, karena mereka tidak pernah membela rakyat sama sekali apalagi negaranya, karena di pundak mereka sarat kepentingan-kepentingan partai, golongan, bahkan pribadi. Karena mereka akan membeli suara rakyat dengan uang dalam pemilu atau yang sering kita sebut dengan money politic, untuk itulah pertanyaan yang sangat cerdas perlu kita ajukan, yaitu apa tujuan money politic itu jika tidak karena kekuasaan atau kekayaan negara yang jauh lebih besar dari pada itu?, lalu dimanakah jiwa negarawan yang bisa diharapkan dari seorang durjana seperti itu yang mana mereka tidak akan segan-segan untuk mengumbar jutaan janji bahwa mereka akan membela rakyat yang mendukungnya?.
Tetapi di sisi yang lain yaitu rakyat yang lapar, rakus, bodoh, takkan mau memilih mereka yang tak membayar suara mereka. Hal itu terjadi dikarenakan rakyat sudah tidak perduli tentang siapa yang akan dipilih, apa janji mereka, dan bagaimana pemerintahan akan berjalan nantinya. Karena apapun itu rakyat akan selalu mengatakan bahwa siapapun pemimpinnya mereka akan mengusahakan segala sesuatunya sendiri dan itu sebuah alasan yang realistis dan tak terbantahkan. Bahkan sebenarnya rakyat tak pernah benar- benar memilih pimpinannya sendiri, dan tokoh-tokoh yang diadu tak lebih dari sekedar skenario partai-partai yang memiliki agendanya masing-masing yang sama-sama haus akan kekuasaan. Jokowi didorong oleh PDIP, Prabowo oleh GERINDRA, Bush oleh Republic, Obama oleh Democrat, karena sesungguhnya sebelum rakyat memilih maka partai-partai menuliskan skenarionya masing-masing sesuai kepentingannya.
Demokrasi memang mendorong manusia untuk berada dalam situasi dunia yang saling bersaing satu sama lain. Para pemegang kekuasaan akan saling mengawasi sebagai bagian dari cek and balance. Tapi cek and balance adalah sebuah istilah yang telah disederhanakan oleh para penciptanya, sehingga istilah itu seolah-olah menjadi sesuatu yang baik ditelinga kita. Padahal dua hal itu menjadi pemecah kesolidan sebuah pemerintahan, dan lebih jauh dari itu dua hal tadi akan membuat sebuah vagueness of government, apa yang dinamakan pemerintah akan menjadi tidak jelas, karena masing-masing faksi memiliki kekuasaan tapi dalam proses menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan kemakmurannya menjadi mandeg.
Bahkan lebih jauh dari itu, faksi-faksi pemegang kekuasaan yang ada dalam pemerintahan akan bekerja sendiri-sendiri berdasarkan agendanya masing-masing, yang tujuan dari agenda itu adalah menancapkan kekuasaan mereka selama mungkin di faksi tersebut demi kepentingan mereka dan mencegah pelemahan kekuasaan mereka dari faksi di luar mereka, bahkan kalau bisa mereka akan melemahkan faksi di luar mereka dan meluaskan pengaruhnya di semua faksi pemerintahan (government control).
Demokrasi memungkinkan pula faksi-faksi di luar pemerintahan baik itu partai-partai atau lainnya untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan yang berjalan, karena memang pemerintahan yang didirikan dengan sistem demokrasi dibentuk oleh mereka-mereka ini yang mengatas-namakan rakyat.
Hal ini sesuai dengan arahan seorang mason dan juga seorang president bahwa demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi rakyat yang mana, oleh rakyat yang mana pula, dan untuk rakyat yang mana pula. Kenyataan yang terjadi pada demokrasi adalah seluruh rakyat yang memiliki kemampuan dalam memperebutkan kekuasaan di sebuah negara akan bersaing untuk itu dan bukan untuk yang lain apalagi untuk rakyat dan negaranya.
Sehingga jika ada sebuah pertanyaan apakah demokrasi akan membawa keadilan bagi rakyatnya, maka jawabannya adalah tidak, lalu apakah akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran, maka jawabannya juga tidak, lalu apakah juga akan menciptakan stabilitas, maka jawabannya adalah apalagi itu. Demokrasi adalah sekedar sebuah sistem ketata-negaraan dan politik dan tak pernah lebih dari itu. Tapi yang jelas demokrasi adalah sebuah sistem yang takkan pernah stabil (unstable system), karena kekuasaan adalah tujuan.
No comments:
Post a Comment